Posted in

RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas 2027, Indonesia Siapkan Payung Hukum AI

Rapat koordinasi Badan Legislasi DPR RI yang membahas usulan RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas 2027
Suasana rapat Badan Legislasi DPR RI, Selasa (17/11/2026). Sumber gambar: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Indonesia sampai hari ini masih belum punya undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan artifisial. Komisi I DPR RI akhirnya mengusulkan supaya RUU Kecerdasan Artifisial masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2027, yang sekarang sedang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Usulan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ini kabar yang telat, tapi penting. Selama beberapa tahun terakhir, semua urusan AI di Indonesia cuma dipegang oleh surat edaran menteri dan dua undang-undang lama yang lahir jauh sebelum model bahasa besar jadi barang mainan sehari-hari. Jadi wajar kalau DPR sekarang merasa perlu payung hukum yang lebih tegas.

Kenapa RUU Kecerdasan Artifisial Baru Dibahas Sekarang

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono bilang pengaturan soal AI sudah jadi kebutuhan, bukan pilihan. Menurut dia, aturan ini harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang larinya jauh lebih cepat daripada proses legislasi di Senayan.

“Sementara kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut agar bisa dimasukkan kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, ya jangka menengah,” kata Dave, dikutip ANTARA.

Dave juga menunjuk tetangga sebagai pembanding. Malaysia dan Singapura sudah punya aturan sendiri soal AI. Eropa dan Amerika Serikat malah lebih jauh lagi kedalaman regulasinya. Artinya, Indonesia bukan cuma tertinggal soal teknologi, tapi juga tertinggal soal cara mengawalnya.

Yang menarik, Komisi I sadar betul mereka belum bisa mendorong RUU ini jadi prioritas utama. Masih ada tiga rancangan lain yang lebih mendesak dan sudah masuk tahap pembahasan. Dave menyebut RUU Ketahanan dan Keamanan Siber yang kini dibahas panitia kerja bersama pemerintah, RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah lolos paripurna dan menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah, serta RUU Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang cuma menyentuh satu pasal.

Karena itu, RUU AI diusulkan masuk Prolegnas jangka menengah kalau memang belum bisa jadi prioritas dalam waktu dekat. Masuk akal secara politik. Tapi tetap terasa ganjil, aturan untuk teknologi yang paling cepat berubah justru harus menunggu antrean.

Naskah Akademik Jadi Penentu Nasib RUU AI

Ketua Baleg DPR Bob Hasan memberi syarat yang cukup jelas. RUU ini bisa saja masuk Prolegnas jangka pendek, asalkan naskah akademiknya (NA) sudah tersedia. Kalau NA-nya belum ada, ya silakan masuk jangka menengah.

“Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu,” kata Bob Hasan dalam rapat yang sama.

Naskah akademik bukan formalitas. Di situ dijelaskan masalah apa yang mau diselesaikan, dasar filosofisnya, sampai perbandingan dengan negara lain. Tanpa NA yang matang, RUU AI berisiko jadi produk legislasi yang cuma mengejar judul, isinya normatif, dan susah diimplementasikan di lapangan.

Praktiknya, penyusunan NA biasanya melibatkan kementerian teknis, akademisi, dan pelaku industri. Untuk AI, pihak yang wajib dilibatkan jelas lebih ramai: penyedia layanan cloud, pengembang model, rumah sakit yang pakai AI untuk diagnosis, sampai perusahaan finansial yang memakai skor kredit otomatis.

Apa yang Sudah Ada Sebelum RUU Kecerdasan Artifisial

Sebelum RUU ini muncul, Indonesia sebenarnya sudah punya satu pedoman, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran itu ditetapkan 19 Desember 2023 dan ditujukan ke pelaku usaha pemrograman berbasis AI serta penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dan privat.

Isinya cukup lengkap untuk ukuran surat edaran. Ada sembilan nilai etika yang harus diperhatikan: inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta kekayaan intelektual.

Masalahnya, surat edaran bukan undang-undang. Tidak ada sanksi tegas kalau ada pengembang yang melanggarnya. Pengawasan juga bergantung pada kesadaran masing-masing pihak. Dalam praktiknya, penegakan tetap menumpang pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dua undang-undang itu memang bisa dipakai, tapi tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan khas AI. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab kalau model membuat keputusan yang merugikan, bagaimana kewajiban transparansi dataset, atau sejauh mana perusahaan wajib mengumumkan bahwa kontennya dihasilkan mesin.

Dorongan dari Dalam DPR Sendiri Sudah Lama Ada

Usulan hari Selasa bukan suara pertama. Mei 2025, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni sudah menyerukan hal serupa. Dia bilang Indonesia butuh undang-undang khusus untuk memberantas penyalahgunaan gambar dan video hasil AI, dan sempat mengutip Take It Down Act di Amerika Serikat sebagai contoh.

“Karena selama ini masih menggunakan UU ITE dan UU PDP. Jadi memang sudah saatnya ada UU spesifik yang mengatur soal AI,” kata Sahroni kala itu. Dia bahkan mengaku pernah jadi korban deepfake, suara dan wajahnya dipakai untuk penipuan.

Lalu pada Mei 2026, Anggota Komisi XIII Marinus Gea menyampaikan hal yang senada dari sudut berbeda. Dia menilai kebebasan gerak AI, mulai dari scraping jutaan artikel sampai melatih model, tidak mungkin dibatasi cuma lewat UU Hak Cipta. Menurutnya perlu undang-undang tersendiri yang jadi payung hukum lintas sektor, dan kementerian yang membidangi transformasi digital semestinya jadi leading sector.

Baca juga: Pembatasan Chip AI AS Merembet ke Asia Tenggara, Indonesia Kena Getahnya

Pola yang terlihat jelas: dorongan datang dari banyak komisi, bukan satu pintu. Komisi I pegang urusan luar negeri dan keamanan siber, Komisi III pegang hukum, Komisi XIII pegang reformasi regulasi. Semua sepakat aturannya perlu, tapi belum ada satu yang mau menanggung beban menyusun naskahnya.

Apa yang Sebaiknya Diatur di Dalamnya

Saya sih berharap RUU Kecerdasan Artifisial tidak cuma copy paste aturan negara lain. Ada beberapa hal yang menurut saya paling mendesak untuk dimasukkan.

Pertama, kewajiban transparansi. Pengguna berhak tahu kapan sebuah konten dibuat atau dimodifikasi oleh AI. Ini kelihatan sepele, tapi efeknya besar untuk ekosistem informasi. Lihat saja kasus konten AI yang bisa menanam ingatan palsu, yang sudah diteliti serius oleh tim MIT dan Georgetown.

Kedua, tanggung jawab rantai pasok model. Kalau sebuah sistem AI dipakai untuk memutuskan pinjaman, seleksi kerja, atau diagnosis medis, harus ada jejak siapa penyedia modelnya, siapa penggunanya, dan bagaimana audit dilakukan.

Ketiga, perlindungan kelompok rentan. Deepfake paling sering menghantam perempuan dan anak-anak. Aturan pidana khusus untuk penyebaran gambar intim hasil manipulasi AI semestinya masuk, bukan cuma diandalkan ke pasal-pasal UU ITE yang tafsirnya bisa berbeda-beda antar penyidik.

Keempat, soal data. Selama ini banyak perusahaan AI asing memakai data publik Indonesia tanpa izin yang jelas. UU PDP sudah mengatur, tapi penegakannya masih lemah. RUU AI bisa mempertegas kewajiban izin dan pembagian manfaat.

Baca juga: Konten AI Bisa Tanam Ingatan Palsu, Ini Hasil Riset MIT dan Georgetown

Kapan Realistisnya Keluar

Kalau mengikuti pola legislasi Indonesia, RUU yang masuk Prolegnas jangka menengah biasanya baru dibahas serius dua sampai tiga tahun setelah masuk daftar. Itu pun kalau tidak tersandung agenda lain. Jadi kalau RUU Kecerdasan Artifisial masuk jangka menengah 2027, pembahasan substansinya kemungkinan baru terasa di 2028 atau 2029.

Tenggat itu terlalu lambat untuk teknologi yang siklus pembaruannya hitungan bulan. Tapi ada sisi baiknya juga: kita punya waktu untuk belajar dari negara yang regulasinya sudah jalan dan mulai kelihatan mana yang efektif, mana yang cuma menambah beban administrasi.

Yang penting sekarang, naskah akademiknya jangan asal jadi. Kalau NA disusun cepat-cepat cuma demi naik ke jangka pendek, hasilnya bakal jadi undang-undang yang usang sebelum sempat diimplementasikan. Lebih baik lambat tapi benar daripada cepat tapi harus direvisi berkali-kali.

Sementara menunggu, pelaku industri tetap harus jalan dengan pedoman yang ada. Surat edaran etika AI itu, meski tidak bergigi, masih jadi rujukan paling masuk akal. Dan buat kamu yang kerja di produk berbasis AI, mulai sekarang rajin dokumentasikan proses pengambilan keputusan modelmu. Kalau nanti aturannya keluar, dokumen itu yang bakal menyelamatkan.

Sumber

Artikel ini disusun dari beberapa sumber yang bisa kamu buka sendiri:

  • ANTARA News – Komisi I DPR usul RUU Kecerdasan Artifisial masuk Prolegnas 2027 (17 November 2026)
  • Liputan6.com – DPR Usulkan RUU Kecerdasan Artifisial Masuk Prolegnas (17 November 2026)
  • JDIH Kemkomdigi – Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial
  • ANTARA News – Komisi III DPR: RI butuh UU berantas penyalahgunaan gambar-video AI (20 Mei 2025)
  • ANTARA News – Anggota DPR usulkan Indonesia segera miliki UU tentang AI (Mei 2026)

Baca juga: Chip Merah Putih: Prototipe Chip Buatan Peruri dan ITB untuk E-Paspor