Posted in

Komdigi Tantang Google Berantas Judol Usai 19 Ribu Kanal YouTube Ditutup

Ilustrasi Google dan YouTube, Komdigi tantang Google berantas judol
Ilustrasi. Komdigi meminta Google memakai kemampuan deteksi operasi pengaruh untuk judi online. Sumber gambar: Kompas.com

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lagi pasang badan soal transparansi moderasi konten. Setelah Google menutup belasan ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi, pemerintah justru mengajukan permintaan yang cukup menohok: kalau teknologinya sanggup memburu jaringan akun terkoordinasi, kenapa tidak dipakai juga untuk memburu judi online?

Intinya begini. Dalam pertemuan pada Kamis, 19 November 2026, Komdigi memanggil perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara. Agenda resminya membahas Buletin Operasi Pengaruh Kuartal III 2026 yang dirilis Google pada 30 Oktober 2026. Dari pertemuan itu keluar satu tuntutan yang cukup jelas: Komdigi tantang Google berantas judol dan jaringan pornografi dengan kemampuan deteksi yang sama.

“Jika Google memiliki teknologi untuk mendeteksi jaringan operasi pengaruh yang terorganisasi, teknologi serupa semestinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi jaringan judi online dan penyebaran pornografi. Penindakan terhadap konten ilegal tidak boleh tebang pilih,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, seperti dikutip VOI, Sabtu (21/11/2026).

Angka di balik 19 Ribu Kanal yang Ditutup

Biar konteksnya jelas, ini bukan penindakan kecil. Google mencatat 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia. Kalau ditambah 17 kanal berbahasa asing yang ditindak pada Juli, totalnya jadi 19.389 kanal.

Rinciannya per bulan: 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September. Jumlah itu disebut mencapai 47 persen dari seluruh kanal yang dihapus Google secara global pada periode yang sama. Artinya hampir separuh takedown global Google di kuartal ketiga datang dari ruang digital Indonesia.

Yang jadi soal bukan cuma jumlahnya, tapi dasar penindakannya. Komdigi menilai laporan Google belum menjelaskan secara memadai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Pemerintah minta klarifikasi resmi dan menegaskan bahwa temuan sebesar ini butuh penjelasan yang bisa diuji.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia,” begitu bunyi keterangan resmi Komdigi, Kamis (19/11/2026).

Baca juga: Komdigi Pastikan Registrasi Kartu SIM Biometrik Tidak Bisa Diakali Deepfake

Apa Saja yang Diminta Komdigi dari Google

Tuntutan transparansi Komdigi cukup detail, bukan sekadar “tolong jelaskan”. Ada beberapa poin yang diminta secara tertulis, lengkap dengan contoh:

  • Metodologi dan parameter yang dipakai untuk mendeteksi lalu menindak akun sebelum terminasi.
  • Proses peninjauan, termasuk pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia.
  • Cara mengukur akurasi deteksi dan seberapa besar tingkat kesalahan yang terjadi.
  • Dasar pemberian label atau kategori topik pada kanal yang ditutup.
  • Klarifikasi awal soal asal operator jaringan: dari Indonesia atau dari luar negeri.

Poin terakhir itu menarik. Selama ini label “terkait Indonesia” sering dibaca publik sebagai “dijalankan orang Indonesia”. Padahal dalam laporan Google, label tersebut hanya menunjukkan lokasi geografis akun, bukan bukti keterlibatan negara atau operator lokal. Komdigi ingin hal ini dipertegas supaya tidak jadi salah tafsir.

Dari sisi Google, perwakilan yang hadir mengakui buletin kuartal III belum memuat penjelasan pendukung yang cukup sehingga berpotensi menimbulkan salah paham. Mereka menyebut penindakan terhadap akun-akun tersebut berpijak pada kebijakan spam YouTube. Untuk penjelasan teknis yang lebih rinci, Google perlu berkoordinasi dulu dengan tim global yang menyusun buletin itu.

Komdigi Tantang Google Berantas Judol, Ini Alasan Teknologinya Penting

Di sinilah bagian yang paling relevan buat pengguna internet Indonesia sehari-hari. Jaringan judi online di YouTube bukan isu kecil. Iklan dan komentar judol menyusup lewat akun-akun yang saling mendukung, memakai kolom komentar video populer, sampai menyamar sebagai kanal hiburan atau tips keuangan.

Pola kerjanya mirip dengan operasi pengaruh terkoordinasi: banyak akun, gerak serempak, dan saling menguatkan. Kalau Google bisa mengenali kesamaan waktu unggah, penggunaan infrastruktur teknis yang sama, dan pola interaksi yang tidak wajar untuk kasus operasi pengaruh, secara logika kemampuan yang sama bisa dipakai untuk membongkar jaringan promosi judol.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyebut pola semacam ini sebagai Coordinated Inauthentic Behavior. Ciri-cirinya: otomasi aktivitas dalam skala besar, identitas palsu yang menyamar sebagai media independen atau warga biasa, jadwal unggahan yang disinkronkan lewat kendali terpusat, sampai dugaan perundungan digital terkoordinasi untuk menekan pandangan kritis.

“Ketika ruang digital dibanjiri oleh pabrikasi opini anorganik berskala industri, integritas algoritma rusak dan hak publik untuk memperoleh pertukaran gagasan yang sehat terancam punah,” kata Ardi dalam keterangan yang diterima detikINET, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Pembatasan Chip AI AS Merembet ke Asia Tenggara, Indonesia Kena Getahnya

Posisi Indonesia di Peta Moderasi Konten Global

Data pemantau media sosial menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia berdasarkan jumlah kanal yang diblokir sejak akhir 2021. Tercatat 27.516 kanal dari Indonesia sudah ditindak, berada di bawah China dengan 275.030 kanal dan Rusia dengan 55.941 kanal.

Angka itu menjelaskan kenapa isu ini sensitif. Di satu sisi, penindakan massal memang dibutuhkan untuk membersihkan manipulasi informasi. Di sisi lain, mekanisme pemblokiran berantai yang memakai algoritma tertutup rawan salah sasaran. Kanal hiburan atau gaya hidup yang tidak melanggar bisa ikut kena imbas kalau proses auditnya tidak terbuka.

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya sudah punya instrumen. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memutus akses terhadap konten ilegal dalam waktu 24 jam. Platform yang lalai menangani konten judi online dan pornografi bisa dikenai sanksi denda sampai Rp500 juta per konten lewat mekanisme sanksi administratif. Pada Oktober 2025, Komdigi pernah menjatuhkan denda lebih dari Rp78 juta kepada platform X karena dinilai lalai menangani konten pornografi.

Yang Perlu Ditunggu Selanjutnya

Sampai sekarang belum ada tenggat resmi kapan Google menyerahkan penjelasan tertulisnya. Komdigi juga belum mengumumkan langkah lanjutan kalau jawaban itu dinilai kurang. Yang jelas, tekanan publik sudah terbentuk: pemerintah ingin bukti bahwa moderasi konten berbasis mesin bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma angka besar yang dipamerkan di laporan kuartalan.

Buat saya pribadi, permintaan Komdigi tantang Google berantas judol justru bagian paling masuk akal dari seluruh polemik ini. Selama bertahun-tahun pengguna YouTube Indonesia mengeluh soal komentar judol yang muncul di video anak-anak, dan jawabannya selalu “sistem sedang belajar”. Kalau sistem yang sama diklaim sanggup memetakan jaringan 19 ribu kanal terkoordinasi dalam tiga bulan, rasanya wajar kalau publik menuntut standar yang sama untuk konten yang jelas-jelas ilegal.

Sisanya tinggal soal keterbukaan. Penjelasan teknis yang bisa diuji, laporan transparansi berkala, dan mekanisme banding yang jelas akan jauh lebih menenangkan daripada sekadar rilis pers. Tanpa itu, tiap penindakan besar akan selalu menyisakan pertanyaan yang sama: ini benar memberantas manipulasi, atau cuma memindahkan masalah ke tempat lain?

Sumber